TENGGARONG, Keberadaan  rumah dinas (rumdin) yang dibangun dikawasan Bukit Biru Tenggarong, yang sedianya diperuntukkan bagi anggota DPRD Kutai Kartanegara tak bisa direalisasikan.

Lantaran kondisi fasilitas yang kurang memadai, keberadaan rumah dinas tersebut telah diserahkan ke Pemkab Kukar melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), sehingga praktis hak anggota dewan Kukar berupa tunjangan perumahan diterima setiap bulannya.

Untuk anggota DPRD Kukar baru, periode 2019-2024, mendapatkan hak tunjangan perumahan senilai Rp10,6 juta setiap bulannya.

Kabag Hubungan Antar Lembaga (HAL) Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara Sofyan Ashuri mengungkapkan, pemberian uang tunjangan perumahan untuk anggota dewan berdasar dengan ketentuan yang ada. “Karena tidak menempati rumah dinas, maka diberilah tunjangan perumahan,” kata nya, Jumat 18 Oktober 2019 diruang kerjanya.

Dikatakan nya bahwa keberadaan rumah dinas di kawasan Bukit Biru awalnya akan diperuntukkan bagi anggota dewan, pembangunannya pun sudah sejak lama.”Setahu saya sudah lama pembangunanya, Cuma fasilitas kurang memadai sehingga terkesan kurang terawat, sehingga anggota dewan tak menempati fasilitas rumah dinas tersebut,” bebernya.

Sementara untuk unsur pimpinan DPRD, tidak mendapatkan tunjangan perumahan, karena mempunyai hak menempati rumah dinas yang ada, yang berada di kawasan Jalan Patin untuk unsur Wakil Ketua dan rumah dinas ketua, di kawasan Jalan Akhmad Muksin Tenggarong.awi/poskotakaltimnews.com